Menuju HARDIKNAS

Hakekat pendidikan adalah “Memanusiakan manusia”. Dan Pendidikan adalah tanggung jawab Negara. Telah jelas tercantum dalam UUD 1945, bahwa “Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsanya.” Dan telah jelas juga tercantum pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 bahwa “Warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan Negara yang menjaminnya”. Hingga saat ini Negara tidak sama sekali mengaplikasikan UUD 1945. Justru Negara Indonesia mengikutsertakan diri kepada WTO ( World Trade Organization ) yaitu dengan menghasilkan UU no. 7 ahun 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) “Agreement Establising the world Trade Organization”.

Dan juga Indonesia menyepakati perjanjian GAT’s (General Agreement On Trade In Service), tentang liberalisasi perdagangan dari sektor jasa, salah satunya “PENDIDIKAN” yang berimbas kepada posisi pendidikan saat ini tidak jelas arahannya. Pendidikan saat ini lebih mengarah kepada programatik Negara-negara yang menganut sistem Kapitalisme, yang dimana Negara secara perlahan melepas tanggung jawabnya kepada pendidikan dengan melakukan Kapitalisasi Pendidikan dengan agenda Liberalisasi, Privatisasi, Komersialisasi.

Dalam hal privatisasi pendidikan saat ini penyelenggara pendidikan bukan lagi Negara, namun berpindah kepada personal yang mempunyai modal. Saat ini banyak lembaga-lembaga pendidikan yang relative murah bukan berarti pendidikan telah dekat kepada rakyat, namun dengan tariff yang murah yang tidak diimbangi dengan fasilitas yang  mendukung, itu adalah salah satu cara mempercepat lulusan pendidikan yang telah siap bekerja dan akan dibayar dengan tariff rendah pula. Semua demi keuntungan para pemodal, sehingga menjadikan para lulusan pendidikan dijadikan tukang/pekerja perusahaan-perusahaan besar. Karena pendidikan berkualitas itu mahal, dan akan berimbas kepada timbulnya strata sosial. Jelas ini adalah praktik secara konkrit dari Kapitalisasi pendidikan.

Masalah pendidikan pun juga berpengaruh kepdaa kaum buruh, petani, dan rakyat miskin, demi ingin menyekolahkan anak-anaknya mereka harus merogok biaya yang sangat mahal, namun diimbangi dengan upah kerja yang sanagt minim. Akhirnya muncul anak-anak putus sekolah dan memilih untuk bekerja. Lalu munculah liberalisasi dalam dunia kerja yaitu kontrak outsorching, semua terasa telah dibuat alurnya.

Oleh karena itu, pendidikan HARUS dikembalikan kepada rakyat dengan sebenarnya tanpa syarat apapun sampai perguruan tinggi. HAPUS KAPITALISASI PENDIDIKAN….!!!!!!!!